Lalu dari pihak peradilan akan memproses perkara yang dilimpahkan, dan hakim sebagai lembaga hukum tertinggi di peradilan berhak untuk memutuskan apakah terdakwa yang disangkakan bersalah atau tidaknya atas perkara yang dilaporkan ini. 2. Jaksa. Jaksa merupakan pihak yang bertugas untuk menyampaikan dakwaan dalam proses pengadilan. Hukumberdasarkan sumbernya (undang-undang, hukum adat, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi). 5. Pengadilan Tinggi. Peranan lembaga peradilan dalam Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu kota provinsi. Berikut ini, ada beberapa peranan dari pengadilan tinggi, diantaranya yaitu: Dalampembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal berbagai bentuk lembaga di Indonesia. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Untuk menjamin keadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Di mana hukum dibuat dan disahkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, maka diperlukan pula lembaga yang memiliki kekuatan hukum sebagai penegak Diharapkan dari adanya lembaga Fast Money. Mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain adalah tujuan dari pembentukan …. A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Konstitusi C. pengadilan khusus D. peradilan militer E. Mahkamah Agung Pembahasan Tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial adalah mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain. Jawaban A- Jangan lupa komentar & sarannya Email nanangnurulhidayat – Peran lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Dikutip dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum 2018 karya Viswandro dan teman-teman menjelaskan beberapa peran lembaga penegak hukum di Indonesia, berikut penjelasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menjadi salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Polisi berperan sebaga penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Baca juga 10 Jenis Penggolongan HukumKejaksaan Republik Indonesia Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dutuntut untuk menegakkan supremassi hukum, penegakan hak asasi manusia, pemeberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, serta perlindungan kepentingan umum. Wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut Bidang pidana Wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Bidang perdata dan tata usaha negara Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yakni Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Baca juga 6 Syarat Negara Hukum

dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum